Warga SPEN Tujuh Maret Hadakewa Dikunjungi Tim Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam rangka menegakkan Undang-Undang  Perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata menggelar kegiatan sosialisasi tentang  implementasi  UU Perlindungan Anak  di SMPN Tujuh Maret Hadakewa, Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Selasa, 23 Mei 2023 pukul 09.00 WITA. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 100 peserta yang meliputi, kepala sekolah, dewan guru, tata usaha  dan peserta didik.

Dalam sambutannya, Fransiskus B.K. Kaona, S.Fil, selaku Kepala SMPN Tujuh Maret Hadakewa menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Sosialisasi, yang berkenan memberikan penjelasan  tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan kepada warga sekolah. Menurtnya, “Perempuan dan anak  sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Sosok perempuan seperti dewi kesuburan yang menghadirkan kehidupan baru di  muka bumi dan sebagai pengendali ekonomi dalam rumah tangga.

Anak adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan, untuk itu mereka  berhak untuk dilindungi dan didampingi dalam keadaan apapun dan kita wajib memberikan yang terbaik agar menjadi anak  yang cerdas dan hebat,” jelasnya.

Berdasarkan data sejak tahun 2019-2022 sebanyak 571 kasus pernikahan dini atau kehamilan anak . Ketua Tim sosialisasi, Godelfridus Maria Beni Labi, S.Psi mengatakan dewasa  ini   marak beredar WAG yang berisi gambar-gambar pornografi  dikalangan anak-anak dan sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Ditambahkan pula semakin menjamurnya  kos-kos juga berperan dalam meningkatnya kasus kekerasan seksualitas di Lembata. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang merugikan anak yaitu  kekerasan  fisik, psikis dan social.

Beberapa dampak kekerasan fisik yang nyata berupa luka, cacat, lebam,  sementara kekerasan psikis seperti takut, stress, putus asa, dan kekerasan social misalnya masa depan suram, merasa tersisih dalam bersosialisasi. Beberapa factor penyebabnya adalah akibat pergaulan bebas, salah memanfaatkan IPTEK, SDM dan ekonomi yang lemah. “Pada umumnya yang menjadi pelaku kekerasan adalah orang-orang yang dekat dengan korban seperti, orangtua, kakak dan adik, pacar, teman, tetangga, guru, ojek dsb”,jelas Ferdi, sapaan dari  Godelfridus Maria Beni Labi.

Lebih lanjut, Ferdi selaku ketua tim menjelaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak NO 35 Tahun 2014  menyatakan  anak-anak  barhak untuk mendapatkan perlindungan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan HAM dan kesetaraan manusia.  Untuk itu,hentikan kekerasan terhadap anak sekarang juga karena sanksi yang diberikan berupa penjara dan denda.

Menurut beliau, anak-anak harus selalu ceria, supaya bisa menata hidup dan masa depan mereka dengan baik.  Dan yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak adalah pemerintah, masyarakat, orang tua, guru, dan anak itu sendiri.

“Anak-anak apabila kalian melihat atau mengalami kekerasan supaya segera melaporkannya kepada pihak yang berwewenang,” pesannya. Beliau juga mengharapkan untuk selalu  menerapkan konsep NO, GO, TELL yang artinya NO “ Katakan tidak pada kekerasan” GO “ Pergi dari tempat yang berpotensi terjadinya kekerasan” dan TELL“ Melapor pada orang tua, guru atau pihak yang berwenang.

Dipandu oleh Frans Gemar, kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan penuh keakraban dan antusias siswa yang tinggi.  Salah seorang siswi Isabela Wahon (VIII A) dan Yohanes Tukan (VIIB) mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat luar  biasa, begitu juga dengan guru dan pegawai.

Sosialisasi ini juga akan dilanjutkan kembali pada sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Lembata pada bulan Juni-Juli 2023mendatang. Diharapkan agar tingkat  kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa menurun.

Sebagai tuan rumah yang baik, sebelum kembali ke kantor, Tim Sosialisasi  disuguhkan makanan ringan hasil olahan  tangan – tangan terampil siswa kelas VII B berupa es buah dan jus.

Salam Lindung…Sahabat Perempuan dan Anak

Paulina Peni Kei