SINERGI PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT KUNCI MEWUJUDKAN BUDAYA LITERASI DI NTT

Oleh: Fransiskus Bernardus Kedang Kaona, S.Fil

Kepala SMPN Tujuh Maret Hadakewa, Lembata

Masyarakat dan negara akan survive ketika mempunyai budaya literasi yang kuat, mampu berkompetisi, meningkatkan ekonomi dan menjadi produktif sehingga kesejahteraan terus meningkat,” demikian kata Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Adin Bondar pada Webinar Rembug Duta Baca se-Indonesia, pada Kamis, 9 Desember 2021 (liputan6.com, 2021). Apa yang diungkapkan ini sangat benar adanya. Jika diselidik, akan diketahui bahwa tingkat literasi masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kemajuan sebuah bangsa atau peradaban. Contohnya Finlandia, negara dengan tingkat literasi tertinggi di dunia, tergolong ke dalam kelompok negara maju. Literasi di Finlandia telah menjadi budaya masyarakatnya. Aktifitas literasi mereka mendapat dukungan dari 738 perpustakaan yang terbagi menjadi perpustakaan umum dan perpustakaan universitas di seluruh Finlandia (Widya, 2021). Di negara ini masyarakatnya sungguh sadar akan pentingnya literasi dalam menentukan tingkat kemajuan negaranya. Belanda, Swedia, Australia dan Jepang merupakan contoh yang lain. Literasi telah dijadikan budaya masyarakat. Dengan literasi yang tinggi wawasan semakin luas, masyarakat semakin maju.

Pentingnya literasi bagi kemajuan bangsa sudah lama disadari oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1948 presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan pemberantasan buta huruf, menyusul Gerakan serupa pada 1960 (Sulaiman, 2018). Gagasan ini terus diimplementasikan hingga sekarang. Pada Maret 2016 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggulirkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). GLS ini bertujuan menumbuhkan budi pekerti siswa di mana siswa dibiasakan membaca dan menulis sehingga terciptalah pembelajaran sepanjang hayat. 

Fakta-fakta di atas menggambarkan betapa kuatnya upaya pemerintah membangun budaya literasi. Program teranyar “Merdeka Belajar” digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makariem. Salah satu implementasi program tersebut ialah pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), di mana literasi adalah salah satu isinya. Peran literasi dalam menggenjot kualitas penalaran yang bermuara pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas kini semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

Bagaimana kabar geliat literasi di NTT? Isodorus Lilijawa, dalam Opininya di Pos Kupang tanggal 9 Januari 2019 mengafirmasi ulasan Pater John Dami Mukese, SVD “Mendongkrak Budaya Membaca Di NTT”, dalam Buku 15 Tahun Pos Kupang, bahwa budaya membaca di NTT masih sangat rendah. Berbagai macam upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta untuk menggenjot minat baca masyarakat. Penyediaan perpustakaan daerah-daerah, pendirian taman-taman baca masyarakat telah dilakukan. Namun kenyataan menunjukkan lain. Minat baca masyarakat tetap jalan di tempat. Sepertinya akar masalah sebenarnya belum tersentuh. Bagaimana mungkin membayangkan wajah generasi NTT yang berkualitas di masa depan tanpa budaya literasi yang mengakar dalam masyarakatnya? Dan bagaimanakah caranya agar literasi di NTT dapat membudaya?

Sinergi Kuncinya

Sebagaimana sebuah proses, menjadikan literasi sebagai budaya masyarakat bukanlah hal yang mudah dan instan. Sering kita baca di media, beberapa daerah sudah mencanangkan literasi sebagai sebuah gerakan. Program literasi dicanangkan dengan meriah, dengan tagline yang penuh idealisme. Tak jarang tokoh-tokoh nasional seperti duta baca nasional dihadirkan untuk memberi aksentuasi lebih dalam upaya menggelorakan semangat membaca. Perpustakaan-perpustakaan daerah dibangun dengan koleksi buku yang berjubel memenuhi ruang pajang dan katalog. Perpustakaan sekolah difasilitasi dengan banyak buku setiap tahunnya. Upaya pemerintah daerah NTT dalam menyediakan infrastruktur penunjang literasi boleh dikatakan sudah cukup.

Di lain pihak, LSM dan pegiat literasi perorangan pun sudah banyak sekali menggebrak dengan pendirian taman-taman baca, pondok-pondok baca, komunitas-komunitas sastra, dan sejenisnya. Ini menunjuk pada upaya spartan memotivasi masyarakat khususnya generasi muda usia sekolah untuk rajin membaca. Bukan saja pemerintah namun semua elemen sudah bergerak dengan sebuah harapan agar dengan rajin membaca generasi NTT memiliki imajinasi dan kemampuan berpikir yang mumpuni untuk kemajuan di masa depan.

Fasilitas sudah disiapkan, namun membaca belum membudaya. Ini sebuah persoalan serius. Jika semua program literasi, fasilitas begitu banyak disediakan namun membaca belum membudaya maka semua upaya tersebut mubazir. Tak jarang ditemukan, literasi hanya berhenti di slogan dan deklarasi. Membaca hanya terjadi saat deklarasi, sebatas ritual formalistis belaka. Perpustakaan baik di daerah maupun di sekolah-sekolah sepi pengunjung. Guru pegiat literasi hanya bisa dihitung dengan jari. Literasi sebagai budaya masih jauh dari harapan.. 

Mengapa? Hemat penulis, faktor utama terletak pada belum adanya sinergi antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Pemerintah dan swasta (LSM, lembaga dan perorangan) masih bergerak terpisah, sporadis. Masing-masing bergiat dengan program sendiri-sendiri. Menggerakkan literasi seharusnya menjadi kegiatan gabungan serentak antara ketiga elemen tersebut (bdk. (Lilijawa, 2021). Pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten sampai desa-desa mesti menggandeng semua pegiat literasi dari kalangan swasta dan masyarakat. 

Sinergi ini harus diwujudkan secara nyata dalam beberapa hal. Pertama, literasi sebagai political will dari pemerintah mesti juga memberikan ruang dan anggaran kepada lembaga-lembaga swasta pun perorangan. Anggaran untuk literasi tidak harus sepenuhnya dikelola pemerintah daerah sendiri. Pengalaman menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran literasi hanya sebatas menyediakan fasilitas. Perlu disediakan juga anggaran untuk para pegiat literasi terjun ke desa-desa mendampingi dan memotivasi masyarakat. Kedua, sinergi dalam merancang, mengeksekusi dan mengevaluasi program-program penunjang literasi di daerah. Sebagai contoh: menyelenggarakan festival atau lomba-lomba literasi mulai dari tingkat yang paling kecil seperti sekolah dan desa. Semakin banyak ruang disediakan, motivasi membaca dan menulis masyarakat ikut terdongkrak. Untuk sekarang ini, harus diakui ruang-ruang seperti itu sangat terbatas. Ketiga, menjadikan aktifitas membaca sebagi kewajiban bagi semua anak usia sekolah, pemuda dan masyarakat desa melalui program-program praktis seperti hari literasi desa, pemberlakuan jam membaca khusus dengan pengawasan. Upaya seperti ini membutuhkan tingkat keseriusan yang tinggi. Memulai dengan wajib membaca lama kelamaan akan menjadi kebiasaan dan pada akhirnya menjadi budaya. 

Perihal mewajibkan, pemerintah daerah bersama legislatif memiliki kewenangan tersebut. Peraturan daerah khusus tentang menumbuhkan budaya literasi perlu ada sebagai payung hukumnya. Perda khusus literasi ini mengatur semua aktifitas literasi di daerah termasuk sinergi, pengaturan peran antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Tanpa ini semua upaya dari berbagai elemen akan kembali sporadis dan terpisah. Sebaliknya. dengan sinergi yang baik antara ketiga elemen tersebut, literasi perlahan membudaya dalam masyarakat NTT. Cahaya kebangkitan NTT pun bersinar.

Referensi

Lilijawa, I. (2021, Desember 2021). Opini. Diambil kembali dari Radarntt.co.

liputan6.com, r. (2021, Desember 10). https://www.liputan6.com/regional/read/4733075. Diambil kembali dari www. liputan6.com.

Putra, I. P. (2020, November 4). Diambil kembali dari medcom.id.

Sulaiman, S. (2018, April 24). Opini. Diambil kembali dari sindonews.com.

Widya, S. (2021, November 22). suaramerdeka.com.